PENTAS.TV – BANDUNG, Beberapa waktu lalu, pemerintah era kepemimpinan Joko Widodo, menerbitkan kebijakan yang tujuannya untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan pangan nasional, khususnya, komoditas beras. Yakni, berupa importasi beras.
Dalam perkembangannya, beredar kabar tidak sedap tentang beras impor tersebut.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan perkembangan beras impor. Lembaga negara yang menangani pangan nasional tersebut menginformasikan bahwa sekitar kualitas 26.890 ton beras impor berkurang.
Selain itu, sekitar 3 ribu ton beras hasil pengadaan, juga mengalami hal yang sama dengan beras impor.
Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, tidak menampik kabar tentang berkurangnya kualitas beras impor.
“Bukan perkara mudah untuk menghindarkan berkurangnya kualitas beras tersebut,” ungkap Andi Amran Sulaiman, kepada media.
Terlebih, ujarnya, saat ini, stok beras nasional atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sangat berlimpah. Volumenya, beber dia, sekitar 4,2 juta ton.
Mengacu pada berlimpahnya stok beras nasional itu, Andi Amran Sulaiman mengatakan, secara persentase, kondisi berkurangnya kualitas beras, termasuk beras impor, tidak melebihi 1 persen, yakni hanya 0,071 persen.
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menegaskan, adanya informasi tentang berkurangnya kualitas puluhan ribu ton beras menjadi perhatian serius pemerintah.
“Tentu saja, pemerintah menganggap hal tersebut sebagai persoalan serius,” tuturnya.
Karena itu, sahut dia, bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai upaya sehingga pada masa mendatang ,tidak terjadi lagi kasus berkurangnya kualitas beras.
Di antaranya, imbuhnya, fokus pada penyempurnaan dan perbaikan pola manajemen penyimpanan komoditas tersebut.
Agar pola manajemen dan penyimpanan lebih apik dan sempurna sehingga kualitas beras tidak berkurang, Pras, sapaan akrabnya, mengemukakan, pemerintah menyiapkan sejumlah gudang baru pada 100 titik.
Pengelolaan gudang-gudang penyimpanan beras itu, tambahnya, bukan hanya oleh pemerintah pusat, melainkan juga, ada peran pemerintah daerah. (win/*)
