PENTAS.TV – BANDUNG, Banyak aspek yang bisa menjadi trigger bergeliatnya perekonomian. Antara lain, moncernya penyaluran kredit atau pembiayaan.
Tentu saja, sebagai Tentunya, sebagai korporasi perbankan berlabel Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Bank Mandiri Tbk (Persero), sangat berkepentingan untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan dan perekonomian nasional.
Satu caranya, yakni mengagresifkan penyaluran kredit pada beragam segmen. Antara lain, properti alias perumahan.
D Indonesia, tidak terkecuali Jabar, sejatinya, banyak persoalan yang belum tertuntaskan 100 persen. Satu di antaranya, pemenuhan kebutuhan perumahan.
Karena itu, pada era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto, pemerintah mencanangkan sebuah agenda, Program 3 Juta Rumah di seluruh wilayah, termasuk Jabar.
Demi tercapainya Program 3 Juta Rumah, di Tatar Pasundan, perbankan berkode emiten BMRI tersebut menerapkan jurus andalannya. Yakni, menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Namun, khusus program itu, penyaluran KPR tidak bersifat komersil, tetapi berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau bersubsidi.
Kepada media, Nila Mayta Dwi Rihandjani, Chief Executive Officer (CEO) PT Bank Mandiri Tbk (Persero) Regional Jabar, mengungkapkan, demi sukses dan terakselerasinya Program 3 Juta Rumah di Bumi Parahyangan, hingga triwulan III 2025, pihaknya menyalurkan KPR FLPP bernilai jumbo.
“Agar Program 3 Jir Rumah lebih terakselerasi, hingga triwulan III 2015, kami menyalurkan KPR FLPP bernominal Rp163 miliar,” tandas Nila Mayta Dwi Rihandjani.
Penerima penyaluran KPR berskema FLPP hingga akhir September 2025 itu, lanjutnya, sebanyak 1.049 debitur.
Masifnya penyaluran KPR berbasis FLPP tersebut, lanjutnya, karena Program 3 Juta Rumah termasuk agenda prioritas pemerintah.
Tidak hanya aktif menggairahkan sektor properti melalui penyaluran KPR berbasis FLPP, ungkapnya, di Jabar, pihaknya juga siap andil dalam agenda yang merupakan inisiatif Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Yaitu, kata dia, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), yang misinya memperkuat efisiensi sekaligus menambah kapasitas produksi, termasuk penyediaan peluang kerja, serta pengembangan industri pasar karya.
Nila Mayta Dwi Rihandjani mengemukakan, potensi penyaluran pembiayaan KIPK yang.proaes pengintegrasian sistem perbankan Merah Putih ini dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara host-to-host bergulir pada pekan ketiga, pun jumbo. Potensinya, sahut dia, bernilai Rp17 triliun.
Tidak itu saja, beber dia, kiprah jajarannya di Jabar pun berupa pembiayaan Alat Berat dan Mesin Pertanian bernilai Rp1,5 miliar yang penyalurannya kepada 2 debitur.
Pihaknya juga, tegasnya, pro-aktif dalam agenda Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada program MBG, sambung Nila Mayta Dwi Rihandjani, pihaknya merealisasikan pembiayaan bernominal Rp24 miliar yang diterima 16 debitur.
“Belasan debitur MBG tersebut, meliputi 6 debitur skala UMKM (Usaha Mikro-Kecil-Menengah). Nilai pembiayaannya Rp13 miliar,” urai dia
Sisanya, sahut Nila Mayta Dwi Rihandjani, sebanyak 10 debitur MBG berskala Mikro, menerima pembiayaan Rp11 miliar. (win/*)
