PENTAS.TV-BANDUNG, Sebanyak 2.000 peserta menghadiri kuliah umum yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada 9 April 2026. Kegiatan ini mengangkat tema “Transformasi Kebijakan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045” dan diikuti oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, penyuluh KB, serta mitra aktif Program Bangga Kencana.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Fauzan Ali Rasyid, menekankan bahwa kajian hukum keluarga memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat. Menurutnya, penguatan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga sangat relevan dengan bidang keilmuan yang dikembangkan di fakultas tersebut.
Sementara itu, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Rosihon Anwar, menyampaikan bahwa isu kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Al-Qur’an. Ia menegaskan bahwa aspek keluarga dan kependudukan menunjukkan perhatian besar Islam terhadap pengelolaan kehidupan manusia secara berkelanjutan. Ia juga menyatakan kesiapan kampus untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan kependudukan dan keluarga.
Kuliah umum ini menghadirkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, sebagai pembicara utama dan dilaksanakan secara hybrid di Aula Anwar Musaddad.
Dalam pemaparannya, Menteri menyampaikan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga siap mendukung delapan program prioritas Presiden, dengan fokus pada penanganan berbagai isu strategis guna mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan bahwa terdapat lebih dari 74 juta keluarga Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk terus ditingkatkan kesejahteraannya melalui berbagai program, seperti penguatan kualitas keluarga, pencegahan stunting, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), penguatan kepemimpinan, pengelolaan dinamika pernikahan, program lansia berdaya, serta layanan keluarga berbasis hukum dan nilai keagamaan.
Selain itu, dibahas pula mengenai bonus demografi dan tantangan kependudukan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta dorongan terhadap inovasi teknologi. Tanpa strategi yang tepat, tingginya jumlah penduduk usia produktif berpotensi menimbulkan peningkatan pengangguran dan risiko permasalahan ekonomi.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kemudian diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.(GIH/*)
