
PENTAS.TV – BANDUNG, Hasrat pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang swasembada pangan benar-benar serius.
Buktinya, tahun ini, pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), menginstruksikan korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk menyerap beras atau gabah kering setara beras sebanyak 3 juta ton.
Memperoleh penugasan itu, Perum Bulog gercep alias gerak cepat. Hasilnya, Perum Bulog sedikit lagi menuntaskan target penyerapan.
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, mengungkapkan, saat ini, target penyerapan beras atau gabah kering setara beras menyisakan 300 ribu ton lagi.
Artinya, jelas Andi Amran Sulaiman, saat ini, Perum Bulog membukukan volume penyerapan beras sebanyak 2,7 ton.
Dia melanjutkan, masifnya hasil penyerapan beras atau gabah kering setara beras itu menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi semakin berlimpah, yakni melebihi 4 juta ton.
Tentunya, kata Andi Amran Sulaiman, berlimpahnya stok CBP tersebut membuat kapasitas gudang beras kelolaan Perum Bulog hampir full.
Agar seluruh stok CBP tersimpan dan terkelola secara baik sehingga tetap berkualitas, beber Andi Amran Sulaiman, pemerintah menyewa beberapa unit gudang, yang keseluruhannya berdaya tampung 1,2 juta ton.
Melihat keberhasilan Perum Bulog mencatat penyerapan beras atau gabah kering setara beras yang begitu masif, Andi Amran Sulaiman mengajukan usul kepada pemerintah.
Yakni, tukasnya, merevisi Instruksi Presiden (Inpres) 6/2025, yang isinya berupa penugasan penyerapan sebanyak 3 juta ton beras atau gabah kering setara beras kepada Perum Bulog selama 2025.
Usul perevisian Inpres 6/2025 i tu sebagai payung hukum agar Perum Bulog bisa kembali melakukan penyerapan, yang volumenya hingga 4,5 juta ton.
Pasalnya, jelas dia, apabila berpatokan pada Inpres 6/2025, Perum Bulog tidak bisa melanjutkan proses penyerapan pada musim panen gadu.
Agar pengajuan usul untuk merevisi Inpres 6/2025 terealisasi, dalam raker itu, Andi Amran Sulaiman meminta dukungan para legislator Komisi IV DPR. (win/*)