PENTAS.TV-BANDUNG, Tantangan bonus demografi di Provinsi Jawa Barat terletak pada pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk. Dari sisi kuantitas, stabilisasi Total Fertility Rate (TFR) dan peningkatan Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) menjadi indikator penting dalam menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui optimalisasi layanan keluarga berencana.
Dari sisi kualitas, Jawa Barat masih menghadapi tingginya angka Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting tercatat 15,9 persen, dengan disparitas antarwilayah yang cukup signifikan. Kondisi ini menuntut pendekatan pembangunan keluarga yang terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat melaksanakan pembangunan keluarga berbasis siklus kehidupan melalui program strategis seperti Tamasya, Genting, GATI, dan SIDAYA. Selain itu, dukungan pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD menjadi bagian dari strategi percepatan penurunan stunting.
Keberhasilan program ini memerlukan sinergi kuat antara pusat dan daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat komitmen, dan memastikan pembangunan keluarga di Jawa Barat tetap berada pada jalur yang tepat menuju Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Emas 2045.
Tujuan Kegiatan
Rakorda bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Program Bangga Kencana tingkat Provinsi Jawa Barat, menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah, memperkuat sinergi pusat–daerah dalam pemenuhan gizi ibu dan balita, merumuskan tindak lanjut percepatan penurunan stunting melalui MBG 3B, serta memetakan praktik baik dan inovasi daerah untuk direplikasi.
Tema
“Penguatan Kelembagaan dan Transformasi Kemendukbangga dalam Mendukung Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045 dan Jawa Barat Istimewa.”
Narasumber
Kegiatan menghadirkan Sestama BKKBN, Wakil Gubernur Jawa Barat selaku Ketua TPPS, perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan Kemendukbangga/BKKBN, perwakilan KPPG BGN terkait MBG 3B, Kepala DPPKB Kota Bogor (best practice PJPK), serta tausiyah Ramadhan oleh Wakil Ketua Baznas.
Peserta
Pra-Rakorda diikuti Sekdis OPD KB, pengampu DAK BOKB, dan IPeKB.
Rakorda diikuti pimpinan instansi vertikal, Kepala SKPD Provinsi Jawa Barat, mitra kerja tingkat provinsi, serta Kepala OPD KB dari 27 kabupaten/kota.
Hasil yang Diharapkan
Terumuskannya rekomendasi strategis pembangunan keluarga, tersusunnya rencana tindak lanjut terintegrasi, terbangunnya komitmen percepatan penurunan stunting, serta terpetakannya inovasi dan praktik baik daerah.(GIH/*)
