PENTAS.TV – BANDUNG, Beberapa waktu lalu, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan , menyatakan adanya dana mengendap dan tersimpan pada Bank Indonesia (BI) bernilai ratusan triliun rupiah.
Kemudian, berdasarkan pada sejumlah pertimbangan, suksesor Sri Mulyani Indrawati ini memutuskan untuk memanfaatkan dana tersebut agar perekonomian nasional kembali bergeliat.
Satu caranya, pada 12 September 2025, kementerian yang dinakhodai Purbaya Yudhi Sadewa tersebut menempatkan dana itu kepada korporasi perbankan berlabel Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Yakni, PT Bank Mandiri Tbk (Persero), PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (Persero), PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk (Persero), dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (Persero).
Secara keseluruhan, nominal penempatan dana tersebut yakni Rp200 triliun. Tiga perbankan di antaranya, yakni PT Bank Mandiri Tbk (Persero), PT BNI Tbk (Persero), dan PT BRI Tbk (Persero), menerima dana penempatan yang bernilai kembar, yakni Rp55 triliun.
Sedangkan PT BTN Tbk (Persero) dan PT BSI Tbk (Persero), masing-masing menerima dana penempatan bernilai Rp25 triliun serta Rp10 triliun.
Lalu, untuk apa pemanfaatan dana penempatan itu?
Dalam keterangannya, Novita Widya Anggraini, Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri Tbk (Persero), mengemukakan, pihaknya memanfaatkan penempatan dana pemerintah tersebut berupa pembiayaan pada sektor yang langsung berdampak pada masyarakat, yaitu sektor padat karya.
“Termasuk sektor UMKM (Usaha Mikro-Kecil-Menengah),” tandas Novita Widya Anggraini.
Persentase realisasi penyaluran pembiayaan yang bersumber pada dana penempatan pemerintah tersebut, sebutnya, hingga September 2025, yakni 63 persen. Nominalnya, ujar dia, Rp34,5 triliun.
Novita Dewi Anggraini menyatakan, penyaluran pembiayaan dana penempatan tersebut membuktikan bahwa pihaknya sangat serius dan berkomitmen untuk memperkuat daya saing para pelaku usaha, tidak terkecuali UMKM, yang menjadi back bone perekonomian nasional secara inklusif dan berkeadilan, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.
Melihat perkembangan tersebut, Novita Widya Anggraini menegaskan, pihaknya optimistis bahwa pemanfaatan dana penempatan pemerintah tersebut bisa terealisasi 100 persen hingga periode 2025 berakhir.
Selain padat karya, ungkapnya, pembiayaan yang bersumber pada dana penempatan pemerintah tersebut juga pihaknya salurkan kepada beberapa sektor strategis.
Antara lain, sebut dia, agrobisnis, seperti perkebunan sebagai upaya untuk memperkokoh ketahanan dan stabilitas pangan nasional, baik stok, pasokan, maupun harga jual.
Kemudian, tuturnya, pada sektor hilirasi Sumber Daya Alam (SDA), termasuk pengembangan The Newable & Renewable Energy alias Energi Baru-Terbarukan (EBT).
“Kesehatan, manufaktur, dan pengembangan kawasan industri pun termasuk sektor yang menerima pembiayaan dana penempatan pemerintah tersebut,” paparnya.
Misi utama penyaluran pembiayaan itu, imbuhnya, yakni sama dengan program pemerintah. Yakni, sahut dia, memperkuat sekaligus mengakselerasi kemandirian ekonomi nasional.
“Selain itu, juga untuk lebih menggeliatkan serta memperkuat daya saing industri nasional,” ujarnya. (win/*)
