PENTAS.TV – BANDUNG, Beragam cara dan strategi diterapkan serta diimplementasikan pemerintah beserta lembaga-lembaganya, termasuk oleh korporasi-korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna mengantisipasi terjadinya beragam kecurangan, ketidaktepatan, dan ketidakefektifan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Seperti yang diterapkan korporasi BUMN sektor pangan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
Terungkap, tahun ini, selain punya misi dan tugas yang tidak ringan, yakni menyerap beras atau gabah kering setara beras domestik, sebanyak 4 juta ton, Perum Bulog juga berinisiatif untuk melindungi kalangan petani.
Yaitu, berupaya melindungi proses transaksional para petani. Caranya, menerapkan sistem transaksi berskema cashless alias non-tunai.
“Benar. Agar setiap transaksi para petani aman, efektif, efisien, dan transparan sekaligus meminimalisir serta mencegah potensi kecurangan, kami siap terus mengakselerasi proses transformasi pembayaran gabah berskema non-tunai,” tandas Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perum Bulog, kepada media, belum lama ini.
Penerapan dan implementasi sistem transaksi berskema cashless, yakni menggunakan electronic money (e-money) tersebut, lanjutnya, juga sebagai upaya jajarannya memodernisasi tata kelola pangan.
Selain itu, sambungnya, juga mempercepat proses pengadaan demi terciptanya stabilitas dan ketahanan pangan nasional, baik harga maupun pasokan.
Yang tidak kalah pentingnya, penerapan skema transaksi non-tunai tersebut, tegasnya, sebagai cara untuk melindungi finansial para petani.
Ahmad Rizal Ramdhani berpendapat, pola transaksi cashless juga merupakan cara jajarannya memperkuat literasi dan inklusi keuangan pada kalangan petani.
Secara tidak langsung, lanjutnya, melalui transaksi berskema cashless, para petan memiliki rekening perbankan.
“Transaksi lebih aman. Beragam jenis kecurangan, termasuk peluang korupsi, pun bisa terminimalisir dan terantisipasi,” sahutnya.
Pola cashless pun, tambah dia, mempercepat proses pencatatan. transaksi secara real time.
Skema non-tunai pun, imbuh purnawirawan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) ini, memperkuat sistem pengawasan berkaitan dengan hasil penyerapan beras atau gabah kering setara beras secara harian.
Agar transaksi berpola non-tunai benar-benar terealisasi, kata Ahmad Rizal Ramdhani, tentunya, pihaknya siap berkolaborasi dan bersinergi dengan tiga perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).
Yakni, katanya, PT Bank Mandiri Tbk (Persero), PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk (Persero), dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (Persero).
Dia menilai ketiga perbankan BUMN tersebut aktif “jemput bola” salam proses transaksi,termasuk pembukaan nomor rekening para petani.
Rencananya, beber dia, jelang bergulirnya Panen Raya, yang prediksinya pada Februari-April 2026, pihaknya bertemu dengan perbankan-perbankan Himbara itu.
“Kami segera bertemu dan berdiskusi dengan perbankan (Himbara) tentang implementasi transaksi cashless agar lancar, aman, efektif, efisien, dan transparan,” tutupnya. (win/*)
