PENTAS.TV – BANDUNG, Demi terpenuhinya beragam kebutuhan, pemerintah terus menggulirkan berbagai program. Antara lain, agenda yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perumahan, Program 3 Juta Rumah.
Agar agenda itu begulir optimal dan tepat sasaran, pemerintah melibatkan lembaga-lembaganya, termasuk korporasi perbankan, baik berlabel Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk (Perseroda) alias bank bjb yang termasuk korporasi pelat merah yang turut terlibat dalam Program 3 Juta Rumah tersebut.
Tentunya, setelah memperoleh kepercayaan pemerintah sebagai korporasi penyalur Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bank bjb menunjukkan keseriusannya menyukseskan Program 3 Juta Rumah itu.
Bukti terbaru keseriusan bank bjb tersebut yakni korporasi perbankan yang bermarkas di Jalan Naripan Bandung itu resmi bersinergi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Mengutip laman resmi bankbjb.co.id, kolaborasi yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) di Gedung Pakuan, Jalan Oto Iskandardinata Bandung itu berkenaan dengan penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kalangan Aparatur Sipil Negara ASN Pemprov Jabar.
“Bentuk fasilitasnya, yaitu Program Pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera,” tandas Ayi Subarna, Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, dalam keterangannya.
Ayi Subarna berpendapat, terjalinnya sinergi yang dihadiri Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar, Maruara Sirait, Menteri PKP, Yusuf Saadudin selaku Direktur Utama bank bjb terpilih, dan lainnya, itu untuk memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berkesinambungan.
Desain skema Pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera dalam program yang juga dihadiri Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera, serta Joko Suranto, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)! Real Estat Indonesia (REI), tersebut, kata dia, sebagai upaya nyata bagi kalangan MBR dan ASN guna mewujudkan harapannya memilik hunian yang layak.
“Kedua skema pembiayaan itu, selain meminimalisir beban pembiayaan, juga bisa untuk memperbaiki dan memperkuat taraf serta kualitas hidup kalangan MBR serta pegawai pemerintah,” paparnya.
Kekompakan dengan BP Tapera dan Pemprov Jabar dalam MoU itu, sahut Ayi Subarna , juga membuktikan komitmen kuat jajarannya untuk merealisasikan hak hunian kalahan ASN, termasuk penyediaan perumahan inklusif dan berkeadilan secara lebih terakselerasi.
Pasca penandatanganan MoU itu, ungkap Ayi Subarna, pihaknya menyiapkan tindak lanjutnya. Antara lain, berkoordinasi dengan kalangan asosiasi developer di Jabar.
“Misinya, melakukan pemetaan ketersediaan rumah FLPP (subsidi) sekaligus menyusun upaya-upaya penyesuaian skema pembiayaan sehingga penyalurannya lebih optimal,” urainya.
Pada sisi lain, Ayi Subarna menambahkan, masih berhubungan dengan pembiayaan perumahan, Pemprov Jabar pun menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS),.serta 11 pemerintah kota-kabupaten di Tatar Pasundan.
Sinergi tersebut mencakup pemutakhiran data, informasi statistik, dan aktivitas penyediaan perumahan, tidak hanya bagi ASN, tetapi juga kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Bumi Parahyangan.
Bicara soal performa KPR FLPP, Ayi Subarna membeberkan, sejak tampil sebagai penyalur pembiayaan perumahan bersubsidi pada ,2016, pihaknya menggelontorkan kredit bernilai Rp4,6 triliun.
Dana itu, untuk membiayai pembelian perumahan subsidi sebanyak 37.636 unit rumah,” tutup Ayi Subarna. (win/*)
