PENTAS.TV – BANDUNG, Meski terjadi beragam dinamika yang berpengaruh cukup signifikan pada perkembangan ekonomi nasional, ternyata, di Jabar, sektor perbankan masih menunjukkan tajinya.
Buktinya, selama hingga berakhirnya periode triwulan III 2025, kinerja dan performa perbankan Jabar tetap gemilang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim bahwa perbankan Bumi Parahyangan menunjukkan geliat positif.
Darwisman, Kepala OJK Jabar, mengungkapkan, ada beberapa indikator yang membuktikan bahwa perbankan Jabar bergeliat.
“Antara lain, realisasi aset, yang bertambah 2,22 persen secara tahunan,” tandas Darwisman dalam keterangannya.
Indikator selanjutnya, kata dia, yaitu penyaluran kredit. Secara tahunan, penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan Jabar hingga September 2025, bertambah 3,75 persen.
Begitu pula dengan pengelolaan Dana Pihak Ketiga ( DPK). Darwisman menuturkan, hingga akhir bulan kesembilan 2025, pengelolaan DPK oleh perbankan Jabar bergeliat 4,62 persen secara tahunan.
Aspek lainnya, sahut dia, yakni berkenaan dengan rasio kredit atau Non-Performing Loan (NPL). Posisi NPL perbankan Jabar terkini, sebutnya, masih berada pada treshold line, yaitu 3,58 persen.
Penyaluran kredit perbankan umum yang berpatokan pada Lokasi Proyek di Tatar Pasundan bernominal Rp1.032 triliun. Perbandingannya dengan realisasi akhir September 2024, sambungnya, bertambah 3,75 persen.
Sayangnya, kata dia, persentase pergerakan positif penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan di Jabar itu lebih lebih kecil daripada level nasional, yang bergeliat bandingkan 7,65 persen secara tahunan.
Bahkan, ungkapnya, penyaluran kredit perbankan Jabar tidak lebih unggul daripada beberapa provinsi lain.
Di antaranya, sebut Darwisman, Sumatera Utara, yang bergairah 13,59 persen secara tahunan. Lalu, kata dia, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang perkembangannya secara tahunan pada posisi 10,78 persen.
Bahkan, ucap Darwisman, perbandingannya dengan Banten, penyaluran kredit perbankan Jabar masih lebih kecil.
Penyaluran kredit di provinsi yang dahulu bergabung dengan Jabar ini, tuturnya, secara tahunan, bertambah 5,97 persen.
Walau demikian, tegasnya, secara kumulatif, Jabar masih berstatus sebagai runner-up penyalur kredit terakbar di tanah air.
“Market share Jabar yakni pada level 12,38 persen total kredit perbankan nasional, di belakang DKI Jakarta,” tambah Darwisman.
Sektor penerima kredit atau pembiayaan perbankan paling akbar, tukasnya, yakni Rumah Tangga. Angkanya, sebut dia, yakni Rp432,53 triliun, bertambah 6,45 persen secara tahunan.
Termewah berikutnya, imbuh dia, yakni Industri Pengolahan, yang secara tahunan, bertambah 9,17 persen atau menjadi Rp164,72 triliun.
Hingga akhir September 2025, bebernya, ada lima kota-kabupaten di Tatar Pasundan yang menjadi titik penyaluran kredit bernominal paling megah.
Kabupaten Bekasi, ucap dia, menjadi yang terdepan. Nominalnya, sahut Darwisman, yakni Rp173,25 triliun.
Kabupaten Bogor, sambungnya, mengekor pada urutan kedua. “Nominal penyaluran kredit perbankan di wilayah tersebut yakni Rp142,63 triliun,” sebut Darwisman.
Di belakang Kabupaten Bogor, kata dia, bercokol Kota Bandung. Nominal penyaluran kredit perbankan di kota berjuluk Parisj van Java ini yaitu Rp131,31 triliun.
Dua lainnya, ujar dia, adalah Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang, yang masing-masing bernilai Rp76,71 triliun serta Rp75,87 triliun.
Bagaimana soal NPL?
Darwisman mengatakan, Kabupaten Cianjur merupakan wilayah yang rasio NPL Gross paling besar, yaitu Kabupaten Cianjur, yakni 7,39 persen. Nominalnya, ungkapnya, yakni Rp1,27 triliun.
Nominal kredit macet terbesar berikutnya, ujar Darwisman, berlokasi di Kota Sukabumi dan Kota Bandung. Masing-masing, kata dia, yaitu 5,36 persen atau bernilai Rp314 miliar dan 5,21 persen, setara dengan Rp6,84 triliun.
Rasio NPL terbesar selanjutnya, beber Darwisman, yaitu Kota Sukabumi. Persentase, yaitu 5,21 persen atau bernilai Rp926 miliar. “Kabupaten Tasikmalaya pun termasuk wilayah yang memiliki rasio NPL terbesar di Jabar, yakni 4,92 persen atau sekitar Rp539 miliar.
Bicara soal pengelolaan DPK, Darwisman menjabarkan, ada lima kota-kabupaten yang berstatus sebagai The Big Five.
Posisi teratas, sebutnya, yakni Kota Bandung. Hingga September 2025, di Kot Kembang, perbankan mengelola DPK bernominal Rp241,95 triliun.
Kota Bekasi, sambungnya, berpredikat sebagai runner up. Nominal kelolaan DPK perbankan di wilayah ini, ungkapnya, yaitu Rp106,07 triliun.
Posisi 3-4, kata dia, ditempati Kabupaten Bekasi dan Kota Depok. Angkanya, masing-masing Rp60,40 triliun dan Rp50 triliun.
“Sedangkan posisi kelima dihuni Kabupaten Karawang. “Di wilayah ini, perbankan mengelola DPK bernilai Rp43,02 triliun,” tutup Darwisman. (win/*)
