Pentas.TV-Bandung, Beberapa waktu terakhir, Bandung diramaikan oleh rencana pengembangan kawasan Kantor Gubernur Jawa Barat. Salah satu wacana yang mencuat adalah perluasan halaman depan Gedung Sate yang akan disatukan dengan Lapangan Gasibu di sisi utaranya. Jika rencana ini terealisasi, maka Jalan Diponegoro—yang telah ada sejak sekitar satu abad lalu—berpotensi hilang karena masuk ke dalam kawasan perkantoran tersebut.
Rencana ini memicu gelombang protes dari berbagai kalangan, terutama komunitas yang peduli pada pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah di kota ini. Mereka menilai pemerintah daerah kurang peka terhadap nilai historis kawasan tersebut. Perlu diingat, Gedung Sate dan sekitarnya merupakan bagian dari rancangan kawasan pusat pemerintahan Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Nilai sejarah yang tinggi inilah yang mendorong masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk menyuarakan pandangannya.
Meskipun Gedung Sate adalah kantor resmi Gubernur Jawa Barat, secara kultural bangunan ini juga dianggap milik warga kota. Karena itu, muncul kekecewaan ketika proses pembangunan dinilai tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai. Di media sosial, warga mulai membandingkan peta lama kawasan tersebut dengan rencana pembangunan terbaru, termasuk membahas dampak pengalihan arus lalu lintas akibat potensi hilangnya Jalan Diponegoro.
Lalu muncul pertanyaan: mengapa sebuah jalan bisa “hilang”? Dan apakah ini pernah terjadi sebelumnya di Bandung?
Pada dasarnya, hilangnya ruas jalan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan fungsi lahan atau pengembangan kawasan tertentu. Biasanya, keputusan tersebut telah melalui kajian dan diskusi. Namun, fenomena ini bukan hal baru di Bandung. Jika menilik peta kota dari dekade 1960-an hingga 1998, terdapat beberapa ruas jalan yang telah lebih dulu menghilang.
Salah satunya adalah Jalan Taman Merdeka yang dahulu berada di selatan Kantor Wali Kota Bandung. Jalan ini membentang dari timur ke barat, namun kini telah menjadi bagian dari kompleks balai kota. Aksesnya kini hanya berupa gerbang masuk dari Jalan Wastukencana dan keluar ke Jalan Merdeka.
Contoh lain adalah penggalan Jalan Banda dan Jalan Cisanggarung. Pada peta lama, kedua jalan ini memanjang hingga ke Jalan Diponegoro, melintasi sisi kiri dan kanan Gedung Sate. Namun kini, bagian yang mengarah ke utara tersebut telah berubah fungsi menjadi akses masuk kawasan Gedung Sate, sehingga jalan tersebut seolah terputus di Jalan Cimandiri.
Ada pula Jalan Alun-Alun Barat atau Jalan Masjid Agung yang kini sudah tidak ada. Dahulu jalan ini memisahkan alun-alun dengan Masjid Agung Bandung. Bahkan, pernah terdapat jembatan yang menghubungkan keduanya agar jamaah dapat langsung menuju masjid tanpa menyeberang jalan. Kini, area tersebut telah menjadi bagian dari perluasan masjid.
Selain itu, Jalan Sulawesi juga mengalami nasib serupa. Dahulu jalan ini menghubungkan Jalan Sumatera hingga Jalan Aceh, melintasi sisi barat Taman Maluku. Kini, sebagian besar ruasnya telah menjadi bagian dari kawasan Makodam III Siliwangi, sementara sisanya berubah menjadi bagian dari Jalan Seram.
Dalam kurun waktu sekitar setengah abad, Bandung setidaknya telah kehilangan empat ruas jalan utama. Bisa jadi masih ada ruas lain yang bernasib sama sebagai konsekuensi perkembangan kota. Namun, pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah perubahan serupa juga layak diterapkan pada kawasan bersejarah yang menjadi ikon kota?
Di sinilah dilema muncul—antara kebutuhan pembangunan dan tanggung jawab menjaga identitas sejarah kota.(Aan/*)
