Bandung, Pentas TV – Para pelaku pariwisata di Bandung raya meminta pemerintah lebih bijak mengambil keputusan dalam menutup objek wisata di area Bandung raya.
Hal tersebut disampaikan oleh ketua DPD PUTRI Jawa Barat, Heni Smith dan juga ketua Asita Jawa Barat Budijanto Ardiansjah.
Ditemui dalam kesempatan terpisah keduanya menyatakan hendaknya pemerintah melakukan kebijakan lebih hati-hati dalam menutup objek wisata.
Menurut Heni pihaknya meminta pemerintah mempertimbangkan matang-matang sebelum melakukan penutupan objek wisata dalam rangka pengendalian penyebaran Covid 19.
“Pemerintah harus melihat banyak aspek jangan hanya main tutup seperti selama ini dilakukan”, kata Ketua DPD PUTRI jabar sekaligus pemilik de Lodge tersebut.
Menurut Heni di kawasan Bandung raya tercatat lebih dari 100 objek wisata yang harus ditutup berdasarkan instruksi atau himbauan Gubernur Jawa Barat.
Dalam jumlah itu terdapat 20.000 lebih orang yang bergantung hidupnya kepada berjalannya objek wisata tersebut baik yang langsung ataupun tidak langsung.
Dalam penutupan objek wisata selama sepekan ini pihaknya memperkirakan kerugian yang diderita oleh pihak pengelola objek wisata sekitar 60 miliar-an.
Ini potensi yang hilang akibat ditutupnya objek wisata selama sepekan.
Heni menghimbau pihak pemerintah harus mempertimbangkan pemberian kompensasi seperti misalnya relaksasi pajak, kredit ke perbankan, dan aspek lainnya yang bisa membantu Meringankan dampak penutupan.
“Anggota kami banyak yang mengusulkan hal-hal tersebut”, ungkap Heni.
Senada dengan itu Ketua Asita Jawa Barat Budijanto Ardiansjah mengatakan sebaiknya pemerintah melakukan hal yang lebih terukur, jangan hanya menutup objek wisata yang selama ini dijadikan alasan penyebaran covid 19.
Padahal menurut beliau selama ini objek wisata juga sudah melakukan beberapa standar yang memenuhi protokol kesehatan seperti berwisata sehat dan juga bersertifikat layak kunjung dari pihak terkait.
Artinya pariwisata tidak asal buka dan menerima pengunjung.
Karena dengan ditutupnya objek wisata banyak yang terdampak seperti tour guide, travel biro, hotel dan juga orang-orang yang bergantung pada perjalanan wisata.
Pihaknya meminta pemerintah bercermin dari daerah lain yang tidak gampang menutup objek wisata saat dilakukan evaluasi tingginya penyebaran covid 19.
Kedua asosiasi ini meminta pemerintah melakukan dengar pendapat atau berdialog terlebih dahulu dengan pengelola objek wisata atau institusi yang terkait dalam bidang tersebut sebelum mengambil keputusan untuk ditutup.
Selama ini menurut Heni pihaknya sangat kooperatif dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah namun sekarang adalah saatnya untuk berdialog dengan pemerintah agar pihak pemerintah juga lebih mendapatkan informasi dari banyak pihak.
“Objek wisata itu sudah memenuhi standar pariwisata dengan standar kesehatan tertentu. kita juga memenuhi standar-standar tertentu dalam SOP protokol kesehatan.
Apalagi selama ini pihak satgas covid 19 yang diwakili oleh satpol PP juga terus memperhatikan perkembangan di lapangan artinya harus ada beberapa hal yang diperbaiki sebelum mengambil keputusan menutup objek wisata seperti yang selama ini dilakukan” tutupnya
