Pentas.TV-Bandung, 22 April 2026 — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat menggelar webinar mengenai optimalisasi kepesertaan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP), Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Perempuan Cerdas, Keluarga Terencana: Peran KB Pasca Persalinan dalam Semangat Kartini” sebagai bagian dari peringatan Hari Kartini 2026.Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, menyampaikan bahwa provinsi ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Salah satu indikatornya adalah total fertility rate (TFR) tahun 2025 yang mencapai 2,07, belum memenuhi target 2,02 pada tahun 2026.
Menurutnya, peningkatan angka tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh pencatatan program KB yang belum optimal. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama untuk memahami penyebab kenaikan angka kelahiran. Selain itu, angka kematian ibu (AKI) masih tercatat tinggi, yakni 646 kasus atau 88,78 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi (AKB) mencapai 5.037 kasus atau 6,92 per 1.000 kelahiran hidup.
Dalam hal gizi, prevalensi stunting di Jawa Barat berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 sebesar 15,9 persen, mengalami penurunan 5,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun secara jumlah absolut, sekitar 19 persen balita masih mengalami stunting. Pemerintah menargetkan angka ini turun di bawah 14 persen pada 2026 dan di bawah 5 persen pada 2030.
Siska juga menyoroti persoalan ketahanan keluarga. Angka perceraian di Jawa Barat mendekati 98 ribu kasus, sementara kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai sekitar 3.500 kasus sepanjang tahun lalu. Fenomena ini turut dipengaruhi oleh maraknya pinjaman online dan judi online yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga.
Dalam konteks tersebut, program KB pascapersalinan dinilai sebagai salah satu intervensi penting. Program ini memiliki sejumlah manfaat, antara lain mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan berisiko tinggi, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mendukung percepatan penurunan stunting.
Siska menjelaskan bahwa jarak kehamilan yang ideal memungkinkan ibu memulihkan kondisi fisiknya sebelum menghadapi kehamilan berikutnya.
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab program KB tidak hanya berada pada perempuan. Partisipasi suami dinilai penting, baik melalui metode kontrasepsi jangka panjang seperti vasektomi maupun metode jangka pendek seperti penggunaan kondom. Hal ini sejalan dengan semangat kesetaraan dalam momentum Hari Kartini.
Upaya penguatan KBPP, lanjutnya, perlu dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan, pendampingan yang lebih intensif kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Peran kader PKK, bidan, dan penyuluh KB menjadi kunci dalam menjangkau keluarga yang membutuhkan layanan ini. Ia juga menggambarkan bahwa dampak program dapat menjadi signifikan apabila setiap peserta mampu mengedukasi setidaknya sepuluh keluarga. Dengan jumlah sekitar 13,7 juta keluarga di Jawa Barat, pendekatan ini dinilai berpotensi memberikan perubahan besar terhadap indikator kependudukan.
Webinar ini menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah dan organisasi profesi, serta dimoderatori oleh perwakilan komunitas penulis keluarga berencana. Kegiatan diikuti lebih dari seribu peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, termasuk unsur pemerintah daerah, PKK, penyuluh KB, bidan, serta tenaga lini lapangan program pembangunan keluarga. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada sejumlah regulasi terkait pembangunan keluarga dan pelayanan KB pascapersalinan, serta didukung oleh kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan tersebut.(GIH/*)
