PENTAS.TV, BANDUNG – Persidangan dugaan korupsi dan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali membuka tabir yang selama ini hanya beredar sebagai desas-desus. Di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Selasa (2/6/2026), sebuah kalimat pendek yang diucapkan di samping mobil dinas kini menjadi sorotan tajam.
Kalimat itu sederhana. Hanya tiga kata: “Sarjan, tolong dibantu.” Namun dalam perkara yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang, terdakwa Sarjan, dan HM Kunang alias Abah Kunang, tiga kata tersebut kini memunculkan pertanyaan besar.
Benarkah itu sekadar permintaan biasa, atau justru kode halus yang dipahami berbeda oleh para bawahannya?
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Iman Faturahman, mengaku menerima pesan tersebut langsung dari Ade Kunang usai sebuah kegiatan resmi. Saat bupati telah duduk di dalam kendaraan dinas, Iman dipanggil mendekat.
“Pak Bupati menyampaikan, nanti ada Sarjan, tolong dibantu,” ungkap Iman di hadapan majelis hakim yang dipimpin Novian Saputra.
Di atas kertas, kalimat itu memang terdengar biasa. Tidak ada surat perintah, tidak ada disposisi resmi, bahkan tidak ada instruksi tertulis. Namun dalam praktik birokrasi yang sarat hierarki, publik tentu berhak bertanya: sejak kapan ucapan seorang kepala daerah dianggap sekadar obrolan ringan?
Sebab faktanya, beberapa hari setelah pesan itu disampaikan, Sarjan datang ke kantor Dinas Pendidikan dan memperkenalkan perusahaan yang akan mengerjakan proyek mebeler.
Kebetulan? Atau sebuah rangkaian yang memang sudah dipahami arahnya sejak awal?
Yang menarik, Iman mengaku kemudian meneruskan pesan tersebut kepada bawahannya dengan menyebut adanya “atensi” dari bupati terhadap Sarjan.
Kata “atensi” yang dalam birokrasi sering terdengar sopan, namun tak jarang menjadi bahasa lain dari pesan yang sulit diabaikan.
Jika memang hanya permintaan biasa, mengapa perlu disampaikan sebagai atensi khusus?
Pertanyaan itu semakin menguat setelah saksi lainnya, Pranoto, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, memberikan keterangan yang jauh lebih tegas.
Di hadapan majelis hakim, Pranoto mengaku pernah menerima arahan untuk memenangkan Sarjan dalam proyek tersebut. Dasar arahannya, menurut Pranoto, berasal dari informasi yang disampaikan atasannya bahwa ada perhatian khusus dari bupati.
Di titik inilah publik mulai melihat perbedaan tafsir yang menarik. Di level atas, yang terdengar hanya “tolong dibantu”.
Namun ketika pesan itu turun ke bawah, berubah menjadi arahan untuk memenangkan pihak tertentu. Perubahan makna yang mungkin saja dianggap biasa dalam birokrasi, tetapi bisa menjadi sangat penting dalam perkara hukum yang sedang diuji di pengadilan.
Proyek yang dipersoalkan sendiri bukan proyek kecil. Pengadaan mebeler Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tersebut bernilai sekitar Rp8,7 miliar yang bersumber dari APBD Tahun 2025.
Lebih jauh lagi, sidang sebelumnya juga mengungkap fakta bahwa Kadisdik Bekasi pernah menerima pinjaman uang dari Sarjan dengan total mencapai Rp280 juta.
Hubungan antara pejabat pengguna anggaran dan rekanan proyek itu kini menjadi perhatian serius majelis hakim. Sebab dalam logika tata kelola pemerintahan yang sehat, hubungan profesional semestinya berdiri di atas aturan, bukan di atas utang-piutang.
Perkara yang kini bergulir di Tipikor Bandung pada akhirnya bukan lagi sekadar menguji siapa berkata apa. Yang sedang diuji adalah apakah sebuah proyek pemerintah dapat bergerak karena mekanisme yang sah, atau justru karena bisikan-bisikan yang tidak pernah tercatat dalam dokumen resmi.
Dan jika sebuah proyek bernilai miliaran rupiah ternyata berawal dari kalimat “tolong dibantu”, maka publik tentu berhak menunggu jawaban paling penting dari persidangan ini:
Apakah itu sekadar bantuan, atau sesungguhnya sebuah perintah yang disamarkan?
