PENTAS.TV – BANDUNG, Beberapa waktu lalu, beredar rumor mengenai kualitas beras nasional alias Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Konon, kualitas CBP, yang menjadi komoditas utama dalam dua agenda, yakni Bantuan Pangan dan Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), kurang baik.
Menanggapi isu tersebut, Kepada media, Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), membantahnya.
“Kualitas beras, baik dalam program Bantuan Pangan maupun SPHP, dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Tidak mengalami disposal atau berkurangnya kualitas,” tegas Ahmad Rizal Ramdhani.
Memang, aku Ahmad Rizal Ramdhani, ketersediaan CBP yang pihaknya kelola dan tersimpan pada seluruh gudang, tidak tertutup kemungkinan, rusak.
Artinya, jelas dia, tidak mungkin, beras-beras tersebut 100 persen tidak mengalami kerusakan. Walau demikian, Ahmad Rizal menggaransi bahwa kualitas CBP yang pihaknya salurkan dalam Program Bantuan Pangan dan SPHP tetap berkualitas serta layak konsumsi.
Pihaknya, sambung dia, senantiasa menerapkan sistem dan pola maintenance stok CBP, baik secara dailly (harian), weekly (mingguan), maupun monthly (bulanan).
“Bahkan, maintenance itu pun kami lakukan setiap semester. Selain itu, teknis pemeliharaan beras pun bertahap agar kualitasnya tetap baik,” tuturnya.
Pihaknya juga, lanjut dia, selama ini, menerapkan dua skema lainnya agar sistem perotasian stok CBP tetap optimal. Yaitu, sebut dia, First In First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO).
Seandainya, kata dia, pihaknya menemukan kualitas beras berkurang, ada proses lainnya secara kolektif. Yaitu, jelasnya, memisahkan beras tersebut, lalu fumigasi ulang.
“Kemudian, berlanjut pada proses pengolahan menggunakan alat atau mesin berteknologi moderen,” imbuhnya.
Bicara soal progres Program Beras SPHP, Ahmad Rizal Ramdhani membeberkannya. Secara nasional, ungkap dia, hingga kini, mendistribusikan sekitar 400 ribu ton beras SPHP.
Penyalurannya, tambah Ahmad Rizal Ramdhani, melalui beberapa channeling. Antara lain, para pedagang pasar tradisional.
Lalu, ujarnya, melibatkan Koperasi Merah Putih. Berikutnya, kata dia, keterlibatan para peritel moderen. Termasuk, ucapnya, para pelaku Usaha Mikro-Kecil-Menengah (UMKM) berupa Rumah Pangan Kita (RPK).
Model pendistribusian lainnya, urai Ahmad Rizal Ramdhani, melibatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota-kabupaten dalam agenda Gerakan Pangan Murah (GPM). (win/*)
