Pentas.TV – Bandung — Momentum peringatan 71 tahun Konferensi Asia-Afrika 1955 yang melahirkan Dasa Sila Bandung tidak lagi dipandang sekadar seremoni atau nostalgia sejarah. Di tengah perkembangan politik global serta arah kebijakan nasional, kelompok Aktivis ’98 menyampaikan peringatan tegas kepada pemerintah agar tetap berpegang pada prinsip dasar bangsa.
Dalam konferensi pers yang digelar di Bandoengsche Melk Centrale pada Minggu (19/4/2026), Perkumpulan Aktivis ’98 dari berbagai kota mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap arah kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Perkumpulan Aktivis ’98, M. Suryawijaya, menilai pemerintah saat ini berada dalam situasi yang rentan, di antara kepentingan nasional dan tekanan dari kekuatan global. Ia juga menyoroti partisipasi Indonesia dalam forum seperti Board of Peace (BOP) yang dinilai berpotensi memengaruhi arah politik luar negeri bebas aktif.
“Jika langkah pemerintah terus berjalan tanpa evaluasi, kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan hanya kritik, melainkan peringatan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Muradi, aktivis ’98 sekaligus guru besar Universitas Padjadjaran. Ia menilai sejumlah kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama internasional, berpotensi bertentangan dengan konstitusi apabila tidak melalui prosedur yang semestinya.
Muradi menyoroti tiga hal penting, yakni kemungkinan pelanggaran terhadap amanat pembukaan UUD 1945, penyimpangan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta pengabaian terhadap hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri—yang merupakan bagian dari nilai utama Dasa Sila Bandung.
“Memberikan ruang, apalagi untuk kepentingan agresi militer negara lain, jelas tidak sejalan dengan prinsip yang kita pegang,” tegasnya.
Perhatian juga tertuju pada isu pemberian akses ruang udara Indonesia kepada Amerika Serikat. Aktivis dan pengamat menilai kebijakan tersebut berisiko menempatkan Indonesia dalam rantai operasi militer, termasuk kemungkinan menjadi jalur strategis menuju wilayah konflik seperti Iran.
“Melintas memang hak setiap negara, tetapi jika dimanfaatkan untuk agresi, itu melanggar prinsip. Indonesia tidak boleh terlibat,” kata Muradi.
Di tingkat domestik, kritik Aktivis 98 juga mencakup sektor ekonomi dan demokrasi. Mereka menilai kebijakan pemerintah semakin menjauh dari amanat Pasal 33 UUD 1945, serta cenderung menguntungkan kelompok elite dan memperlebar kesenjangan.
Sejumlah indikator tata kelola turut disoroti, seperti stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi di angka 34 dan penurunan indeks penegakan hukum versi World Justice Project 2025, yang dianggap menunjukkan belum adanya kemajuan berarti.
Selain itu, para aktivis mengingatkan potensi munculnya demokrasi prosedural, yakni kondisi ketika legitimasi formal tidak selalu mencerminkan keadilan substantif. Situasi ini dinilai berisiko memicu tirani mayoritas.
Sebagai penutup, Suryawijaya menegaskan bahwa peringatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga nilai-nilai kebangsaan. Ia juga membuka peluang untuk menggalang gerakan yang lebih luas apabila pemerintah tidak melakukan koreksi terhadap arah kebijakannya.
“Dasa Sila Bandung jangan sampai hanya menjadi simbol. Jika pemerintah mengabaikannya, kami siap mengingatkan dengan langkah yang lebih tegas,” pungkasnya.(Aan/*)
