PENTAS.TV – BANDUNG, Tekad pemerintah untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan pangan, baik stok maupun harga, khususnya komoditas beras, demi terciptanya swasembada, sangat luar biasa.
Terbukti, bersama lembaga-lembaganya, pemerintah terus menggencarkan penyerapan dan pengadaan beras atau gabah kering setara beras.
Secara nasional, realisasi penyerapan dan pengadaan beras atau gabah kering setara beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sangat masif.
Totalnya, 3 juta ton, tepatnya 3.020.883 ton atau sekitar 75 persen penugasan pemerintah pada tahun ini yang volumenya 4 juta ton.
Secara otomatis, hasil penyerapan hingga Juni 2026 tersebut menambah ketersediaan beras nasional alias Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Kini, volume CBP yang dikelola Perum Bulog bervolume melebihi 5 juta ton.
Bagaimana kondisi di Jabar?
Nurman Susilo, Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Jabar, menyatakan, demi t terciptanya stabilitas dan ketahanan pangan sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada, pihaknya pun terus menggencarkan proses penyerapan dan pengadaan beras atau gabah kering setara beras.
“Tahun ini, kami menerima mandat pemerintah supaya menyerap beras atau gabah kering setara beras petani sebanyak 694.432 ton,” tandas Nurman Susilo.
Realisasinya, lanjut Nurman Susilo, pada awal Juni 2026, volume hasil penyerapan sebanyak 491.297 ton setara beras, atau 70,75 persen target penugasan pemerintah.
“Berkat pencapaian positif tersebut, pada awal Juni 2026, stok CBP Jabar berlimpah. Volumenya 809.250 ton setara beras,” ungkap Nurman Susilo.
Bahkan, kata Nurman Susilo, volume penyerapan dan stok CBP Jabar, berpotensi lebih berlimpah. Pasalnya, jelas dia, musim tanam periode kedua masih berlangsung .
Artinya, terang dia, potensi bertambahnya volume penyerapan dan stok CBP Jabar karena musim panen gadu belum bergulir.
Nurman Susilo berpendapat, stok CBP Jabar yang mumpuni itu bisa memenuhi dan mengakomodir berbagai kebutuhan, tidak hanya masyarakat, tetapi juga berbagai program-program pemerintah.
Antara lain, sebutnya, agenda stabilisasi harga, bantuan pangan, termasuk mitigasi potensi bencana dan gejolak pasar.
Realisasi penyerapan yang masif tersebut, imbuhnya, juga membuktikan tekad dan kebijakan pemerintah untuk senantiasa menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bernilai Rp6.500 per kilogram bergulir efektif.
“Efektivitas penerapan Harga Pembelian Pemerintah pun memberikan kepastian pasar, terutama bagi para petani di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jabar,” papar dia.(win/*)
