PENTAS.TV, BANDUNG – DPD Partai Golkar Jawa Barat bergerak cepat menyiapkan mesin politik menghadapi Pemilu 2029. Di bawah kepemimpinan Daniel Mutaqien Syafiuddin, penyusunan kepengurusan periode 2025–2030 diklaim hampir rampung dan tinggal menyisakan tahap akhir sebelum diajukan ke DPP Partai Golkar.
Daniel mengungkapkan, sekitar 99 persen komposisi kepengurusan telah selesai disusun. Sisa satu persen yang belum tuntas bukan karena adanya hambatan internal, melainkan masih memerlukan pembahasan dan penyempurnaan sebelum masuk tahap pengesahan.
“Ini bukan karena ada kendala, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu didiskusikan sebelum dibawa ke DPP untuk proses pelantikan,” kata Daniel, Sabtu (6/6/2026), usai menghadiri kegiatan Konsolidasi Organisasi Perempuan dalam Mengawal Penguatan Keterwakilan Politik Perempuan.
Pernyataan tersebut mengindikasikan proses konsolidasi internal Golkar Jawa Barat berjalan relatif lancar. Namun, penyelesaian struktur organisasi hanyalah langkah awal. Tantangan yang jauh lebih besar adalah bagaimana kepengurusan baru mampu menghadirkan kerja politik yang dirasakan masyarakat dan menjawab berbagai persoalan daerah.
Di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik, keberhasilan sebuah kepengurusan tidak lagi diukur dari cepatnya pembentukan struktur, melainkan dari kemampuan menghasilkan program yang konkret dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Daniel juga memastikan Himpunan Wanita Karya (HWK) akan menjadi bagian dari kepengurusan baru. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di Golkar tidak serta-merta hanya berasal dari organisasi sayap tersebut.
“Mereka akan masuk dalam kepengurusan dan membantu saya menjalankan organisasi. Namun bukan berarti 30 persen pengurus berasal dari HWK,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan tersendiri mengingat isu keterwakilan perempuan masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak partai politik. Kehadiran perempuan dalam struktur organisasi dinilai harus lebih dari sekadar memenuhi ketentuan administratif atau kuota semata.
Ketua HWK Jawa Barat, Sri A. Kusumawardani, mengakui target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di parlemen bukan perkara mudah. Menurutnya, diperlukan kerja keras, pembinaan kader yang berkesinambungan, serta kesiapan perempuan untuk tampil dalam arena politik yang kompetitif.
“Ini merupakan tantangan yang harus dibuktikan. HWK sebagai sayap Partai Golkar harus memacu diri dan bekerja keras agar target keterwakilan perempuan dapat tercapai,” tegas Sri.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa komitmen terhadap keterwakilan perempuan harus diwujudkan melalui kebijakan dan ruang strategis yang nyata, bukan sekadar angka dalam dokumen organisasi.
Dengan kepengurusan yang hampir rampung, Golkar Jawa Barat kini memasuki fase pembuktian. Bukan hanya menuntaskan pelantikan dan melengkapi struktur, tetapi juga menunjukkan bahwa konsolidasi yang dilakukan sejak dini mampu diterjemahkan menjadi kerja politik yang efektif, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat menjelang Pemilu 2029.***
