KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Dirut RSHS Bandung Nina Susana Dewi sebagai kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Gubernur total melantik 215 pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.
Pelantikan dilakukan secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (25/6/2021).
Ke- 215 PNS terdiri dari 174 orang merupakan PNS untuk jabatan struktural dan 41 PNS untuk jabatan fungsional.
Nina Susana mengisi jabatan kepala dinas yang sebelumnya dijabat seorang pelaksana tugas (plt).
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara khusus meminta kepala dinas yang baru umbekerja secepatnya dengan merumuskan pengendalian kedaruratan pandemi COVID-19 di Jawa Barat.
“Khususnya kepada Dokter Nina saya titipkan langsung bekerja membantu merumuskan pengendalian kedaruratan pandemi di Jawa Barat. Pengalaman ibu Nina sebagai Direktur Utama Hasan Sadikin tentu akan membawa pengalaman yang luar biasa dalam membina dan membimbing ratusan rumah sakit yang hari ini sedang berjuang melawan COVID-19,” ujar pria yang kerap disapa Kang Emil.
Selain itu, Kang Emil juga meminta Dokter Nina menyukseskan program vaksinasi di level puskesmas hingga rumah sakit. Ridwan Kamil juga meminta kepada Dokter Nina untuk menyiapkan cetak biru untuk menghadapi pandemi di masa mendatang.
“Kedua sukseskan vaksinasi di level puskesmas, klinik dan rumah sakit. Dan persiapan sebuah visi cetak biru menyiapkan Jawa Barat kuat menghadapi pandemi dan distrubsi lagi di masa depan,” kata Ridwan Kamil.
Selain kepada Dokter Nina, Ridwan Kamil juga menitipkan tiga hal kepada seluruh pejabat yang dilantik pada sore hari ini. Pertama adalah, Ridwan Kamil meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk menjaga integritas.
“Saya titip tiga hal, pertama tolong jaga integritas sebagai benteng moral dan nawaitu(niat). Kita menjadi PNS niatnya adalah pengabdian kebahagian kita adalah rasa terima kasih dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Kedua adalah para pejabat yang dilantik harus melayani masyarakat sepenuh hati. Pada dasarnya, tugas dari seorang aparatur sipil negara adalah melayani masyarakat
“Yang kedua kita harus melayani sepenuh hati karena kita ini adalah makhluk yang melayani bukan makhluk yang dilayani,” kata Kang Emil.
Ketiga harus meningkatkan kinerja secara profesional sehingga Pemda Provinsi Jawa Barat bisa menjadi semakin maju dan terbaik.
“Tiga tahun terakhir prestasi profesional sudah banyak tolong dicatat dan disebarluaskan kepada kolega di lingkungan Anda semua. Proses mutasi kita adalah proses mutasi yang paling objektif, yang paling baik mendapat rangking satu di seluruh republik Indonesia tidak ada KKN, tidak ada hal hal yang menganggu semua dilakukan dengan cara sebaik-baiknya seobjektif mungkin,” kata Ridwan Kamil.
